KARYA TULIS NOVEMBER 2016

dscf5870

Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim untuk Kasus Kopi Maut

 OLEH INTERNAL AFFAIRS

Rangkaian sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada tanggal 27 Oktober 2016. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui ketua majelis hakim Kisworo, telah memvonis Jessica Kumala Wongso berupa hukuman penjara 20 tahun karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan tahapan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut “fakta” yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian ”negatief wettelijk stelsel” atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

  • Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya ”dua alat bukti yang sah”
  • Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Pasal 183 KUHAP ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Kebenaran yang dicari dalam suatu proses dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kasus ini dinilai oleh para ahli meragukan, karena harus ada kualifikasi yang jelas untuk bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim. Keyakinan hakim, dalam hukum acara pidana harusnya dibentuk dari pembuktian atas dua alat bukti primer, bukan yang sekunder dan hanya bersifat kelihatannya saja. Alat bukti hakim tak primer salah satunya adalah fakta bahwa Jessica paling lama duduk di depan kopi atau disebut paling memiliki kesempatan memasukkan racun.

Fakta persidangan yang dibacakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kisworo menyebutkan bahwa Jessica paling memiliki kesempatan untuk memasukkan sianida ke dalam es kopi Vietnam. Selama sekitar 55 menit, es kopi tersebut berada dalam penguasaan Jessica yang lebih dulu datang ke Kafe Olivier di Mall Grand Indonesia, dan memesankan minuman. Hal tersebut bisa terbukti dalam rekaman CCTV dan keterangan saksi para pegawai tersebut.

Fakta lain yaitu dalam otopsi pertama Mirna tak ditemukan adanya racun, namun fakta ini tidak diperdalam dan semakin lama semakin tak disinggung oleh hakim. Menurut para ahli pembuktian perkara ini cacat prosedur karena prosesnya yang terbalik. Seharusnya diperkuat dulu bukti penyebab tewasnya Mirna karena belum ada bukti ilmiah, belum kuat bukti bahwa Mirna tewas karena sianida dan belum ada bukti yang membuktikan dengan jelas bahwa Jessica yang memasukkan sianida kedalam es kopi Vietnam milik Mirna. Belum ada bukti ilmiah lalu bagaimana hakim yakin? Tanpa adanya penjelasan bagaimana racun masuk. Sedangkan kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil, kebenaran yang sebenar-benarnya.

Pembuktian banyak dibangun dari asumsi, tidak sesuai standar dan bisa jadi terpengaruh oleh opini publik. Sedangkan interpretasi orang berbeda-beda seperti saksi ahli yang didatangkan dalam persidangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara saksi ahli yang dipanggil oleh jaksa dan saksi ahli yang dipanggil oleh penasihat hukum. Mereka cenderung memperkuat opini dari pihak yang memanggilnya bukan benar-benar berdasarkan kebenaran untuk keadilan.

Penegakan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih diragukan dan terlalu mengambil resiko karena seharusnya belum ada bukti yang benar-benar bisa memberikan keyakinan pada hakim. Bukti dalam persidangan kebanyakan hanyalah merupakan asumsi dan pendapat dari para saksi ahli. Karena belum kuatnya bukti, kasus kopi maut ini mengingatkan kita pada kasus Sengkon dan Karta yaitu sebuah ironi keadilan mengenai sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukannya tetapi harus mereka pertanggungjawabkan. Karena hukum di Indonesia yang bukan menegakkan hukum untuk mencari keadilan, tetapi lebih mencari seseorang yang dapat disalahkan untuk bertanggung jawab atas suatu kasus menjadikan seorang menderita atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Ditakutkan kasus kopi maut ini akan mengulang kasus Sengkon dan Karta, kalau sudah begitu siapakah yang akan bertanggung jawab?.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *